Menyigi Perekonomian Sumbar Jelang Pilkada 2020

Refrinal

Peneliti Senior Riset Internasional Indonesia

Sumaterakita.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Sumatera Barat akan berlangsung tahun ini, selain memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, juga akan memilih Bupati, Walikota dan Wakil-Wakilnya. 

Pemilukada kali ini memiliki arti strategis bagi Sumatera Barat dalam berbagai aspek, terutama perekonomian karena terjadi disaat pertumbuhan ekonomi melambat cenderung stagnan, PDRB yang tidak bertumbuh, penurunan indeks kesejahteraan, peningkatan angka pengangguran termasuk pengangguran terdidik dan meningkatnya jumlah penduduk dengan socio-economis status (SES) CDE dan berbagai permasalahan ekonomi lainnya.

Berdasarkan data riset, saat ini Sumatera Barat memiliki penduduk sekitar 5,5 juta jiwa setara dengan 1,2 juta KK yang tersebar di 19 Kabupaten/ Kota. dan sekitar 20 persen dari populasi tersebut bermukim di Kota Padang.

Berbagai hasil feasibility study yang pernah dilakukan menyatakan bahwa hingga 2019, Sumatera Barat adalah provinsi yang tidak feasible untuk investasi, sedemikian rupa sehingga perekonomian Sumatera Barat ke depan ditopang oleh tiga aktivitas utama, yaitu pertanian, UMKM dan pariwisata. 

Ketiga sektor ini perlu mendapat perhatian utama bagi calon kepala daerah, tidak hanya menjadikannya program kampanye, namun juga menyusun road map, target pertumbuhan ekonomi secara agregate 5 tahun kedepan dan menjadikannya sebagai key peformance indikator (KPI) ketika terpilih nanti, dengan menyusun strategi pembangunan dengan ukuran bobot parameter yang clear sehingga capaian-capaian terencana secara integratif dan improve dengan satuan ukuran tanpa margin of error.

Pada sektor pertanian, hingga saat ini  Sumatera Barat belum swasembada terutama pada kebutuhan-kebutuhan pangan yang mempengaruhi inflasi, dimana produksi pertanian terutama beras belum dapat memenuhi kebutuhan konsumsi keseluruhan. 

Berbagai perhitungan menunjukkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan beras di Sumatera Barat perlu meningkatkan produksi beras sekitar 30 persen dari produksi saat ini, yang bisa dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. 

Intensifikasi yaitu dengan peningkatan produksi yang saat ini berada dikisaran 6-7 ton gabah per hektar menjadi 10 ton gabah per hektar dan ektensifikasi yaitu perluasan lahan pertanian dengan membuka lahan-lahan baru.  Di berbagai daerah yang terjadi sebaliknya, sangat banyak lahan persawahan yang terkonversi menjadi   perkebunan, kompleks perumahan, ruko dan peruntukan lainnya. 

Disisi lain perlu dipikirkan untuk membangun waduk karena hampir seluruh sawah di Sumatera Barat adalah tadah hujan dengan masa panen dua kali setahun.  Jika saja pemerintah mampu menjadikan pertanian sebagai target utama pembangunan dengan melakukan berbagai upaya sehingga produksi padi di Sumatera Barat mendekati 10 ton per hektare dan panen 3 kali setahun, maka Sumatera Barat tidak hanya mencapai swasembada beras, namun juga akan mengalami over supply yang tentunya dapat menjadi komoditas ekspor keluar Sumatera Barat. 

Pemerintah mendatang perlu melakukan dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai lembaga penelitian pertanian termasuk Universitas yang ada di Indonesia untuk kemajuan pertanian di Sumatera Barat. 

Jika kemajuan ini dicapai dan diikuti dengan ekstensifikasi pertanian serta pengetatan aturan konversi lahan maka dalam 10 tahun ke depan Sumatera Barat adalah provinsi dengan indeks kemakmuran yang tinggi, karena lebih dari 80 persen masyarakat hidup di sektor pertanian.

Pada Sektor UMKM, hingga saat ini diperkirakan di Sumatera Barat terdapat lebih dari 500.000 UMKM dan berbagai data menunjukkan hanya sekitar 2-3 persen yang dinyatakan bankabel, padahal UMKM adalah penyerap tenaga kerja terbesar dan penopang utama perekonomian di Sumatera Barat. 

Namun sayangnya UMKM yang ada lebih berorientasi pada produksi tanpa perencanaan pasar dan akses ke saluran distribusi yang sangat minim, sehingga keberadaan UMKM tidak menjadi sumber penghasilan utama keluarga di Sumatera Barat dan hanya menjadi usaha sampingan, padahal produk yang dihasilkan secara kualitas sangat baik. 

Kepala Daerah mendatang perlu memikirkan semacam cara untuk memajukan UMKM dengan memfasilitasi UMKM dalam wadah kelembagaan koperasi atau badan hukum lainnya, sehingga proses produksi tidak hanya memenuhi standar-standar tertentu dengan target SNI namun juga dapat menjadi lembaga yang menjamin mutu produk  dengan pemenuhan atribut produk seperti Halal, MD, Ingredient, Expired Date dan lainnya. 

Kelembagaan UMKM ini dalam wadah koperasi yang dikelola secara profesional tentunya selain fokus pada membangun merek, kemasan dan customer value.  Setiap produk UMKM Sumatera Barat kelak akan dilengkapi dengan barcode dan dengan demikian maka akan memenuhi syarat dan standar untuk didistribusikan di seluruh distribution channel baik nasional maupun internasional. 

Perlu juga pemerintah daerah mendatang mempertimbangkan untuk mendirikan BUMD khusus UMKM, dan menyatukan aktivitas seluruh Bumnag dalam satu Perseroan Terbatas sehingga arah bisnis ke depan lebih fokus pada pertumbuhan ekonomian dan kemampulabaan.

Pada sektor pariwisata perlu dilakukan berbagai perbenahan, dengan terlebih dahulu membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pariwisata bagi perekonomian, karena salah satu strategi utama untuk meningkatkan PDRB di Sumatera Barat adalah meningkatkan kunjungan yang transaksional dan itu hanya dapat dilakukan dengan kesiapan infrastuktur dan fasilitas umum yang bersih dan terjaga, di samping kesiapan serta kepedulian masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, serta standarisasi lainnya seperti kepastian harga produk bagi para pelancong serta perlu mempertimbangkan pengembalian pajak bagi pelancong dengan transaksi jumlah tertentu.

Jika saja pemimpin Sumatera  Barat mendatang concern pada pada pembangunan Pertanian, UMKM dan Pariwisata dengan target-target diatas, maka berbagai masalah perekonomian yang telahbdisampaikan di awal tulisan ini akan terselesaikan, bahkan akan mampu menumbuhkan perkonomian mendekati dua digit bahkan lebih.

Pun demikian akan terjadi imigrasi masyarakat yang saat ini didominasi SES pada kuadran CDE ke kuadran CBA.

Sumatera Barat memang butuh exit strategy yang segera dan luar biasa, seiring dengan meningkatnya berbagai tarif dan harga yang begitu membebani kehidupan masyarakat, dan untuk dapat mengatasi kenaikan harga tersebut dan tidak membebani masyarakat maka satu-satunya cara adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan secara agregate melalui pembangunan pertanian, restrukturisasi dan revitalisasi UMKM serta pembangunan pariwisata.