Presiden Jokowi Perintahkan Atasi Dampak Ekonomi akibat Virus Korona

Sumaterakita.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian dan lembaga pengesahan kebijakan yang inovatif dan mampu mengatasi di antara tantangan ekonomi yang semakin sulit karena wabah Virus Corona jenis baru atau Covid-19.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa Virus Corona membuat persaingan ekonomi, persaingan perdagangan global antara AS dan Cina yang belum usai.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengingatkan kebijakan ekonomi tidak lagi normal, yang harus direspon dengan kebijakan yang responsif. Terobosan yang diperlukan untuk mencegah dampak keberlanjutan dari Virus Corona terhadap setiap sektor ekonomi, ekspor, impor, dan produksi.

"Situasi sangat berbeda karena Corona ini, sangat berbeda. Tadi saya ingatkan karena Corona ini permintaan, permintaan rusak, pasokan rusak, produksi rusak. Permintaan termasuk dalam penggunaan saja konsumsi dan investasi," ujar Jokowi pada pembukaan rapat kerja Kementerian Perdagangan, Istana Negara, Jakarta, kemarin.

"Jangan sampai permintaan yang terdisrupsi, pasokan terdisrupsi, produksi terdisrupsi, kita tidak setuju dan anggap biasa-biasa saja," tambah Presiden Jokowi.

Kepala Negara meminta kementerian untuk merelaksasi prosedur perizinan dan memangkas tahapan birokrasi yang membahas kegiatan ekonomi.

Terhadap Kemendag, Presiden Jokowi meminta izin dalam negeri disederhanakan, agar pasokan domestik mencukupi dan harga pasaran kian stabil.

"Saya meminta rapat kerja hari ini, fokus ke situ saja, tidak mau kemana-mana bicaranya. Karena sekali lagi pasokan barang harus cukup. Kita dihadapkan, meminta lagi dengan yang disebut puasa Ramadhan. Hati-hati loh ini," katakan dia.

Presiden Jokowi mengumumkan beberapa waktu yang lalu, Bank Indonesia dan OJK telah menyediakan fasilitas relaksasi untuk menyelamatkan ekonomi dari Corona Virus.Kepala Negara meminta kementerian dan lembaga negara dapat meminta tanggapan BI dan OJK untuk menggulirkan stimulus terhadap ekonomi domestik.

Stimulus yang diberikan BI, antara lain, penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) valuta asing (valas) dan rupiah untuk bank umum konvensional. Untuk GWM Valas perbankan yang bebas terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK), diturunkan menjadi empat persen.

Sementara itu, OJK menerapkan kelonggaran terhadap perhitungan tingkat kolektibilitas debitur

"Saya kira kemarin, BI, buat relaksasi yang menyediakan penguatan rupiah, menguatkan IHSG. OJK juga terima kasih kelonggaran, tolong bantu positifnya untuk penguatan rupiah maupun IHSG. Saya harap kiriman berharap ini," bilang Jokowi.

Di APBN 2020, pemerintah pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3 persen. (AR)