Gubernur Sumut Paksa Warga di Rumah

Sumaterakita.com -  Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meminta seluruh bupati dan wali kota di wilayahnya menginstruksikan, bahkan memaksakan warga untuk tetap di rumah setelah jumlah orang yang positif Coronavirus 2019 (COVID-19) di provinsi itu akan meningkat. 

"Banyak warga negara yang belum menaati pemerintah. Akibatnya jumlah COVID-19 bertambah terus," katanya melalui teleconferensi dengan 33 bupati / wali kota se-Sumut dari rumah dinas gubernur Jalan Jenderal Sudirman, Medan, kemarin.

Menurut dia, dengan berdiam di rumah, maka hal itu akan memutus mata rantai perpindahan COVID-19.

"Kebijakan ini yang terbaik untuk rakyat," ujar gubernur.

Edy Rahmayadi memberi contoh di Medan, masih banyak keramaian yang dilakukan masyarakat, baik siang hari maupun di malam hari.

Pemkot Medan dapat bekerja sama dengan forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) untuk segera menertibkan keramaian itu.

Hal yang sama, kata dia, juga harus dilakukan oleh bupati dan wali kota lainnya.

Mengenai anggaran yang diperlukan COVID-19, Edy meminta bupati / wali kota untuk segera melakukan relokasi anggaran.

"Bupati / wali kota diharapkan segera membahas relokasi anggaran dengan DPRD dengan petunjuk Permendagri," katanya.

Gubernur juga mengingatkan agar kepala daerah mendata soal data akurat warga menengah ke bawah yang terdampakCOVID-19.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi SumutRiadil Akhir Lubis menegaskansaat ini sudah ada 1.391 anggota yang terlibat dalam pemantauan (ODP) di daerah itu.Jumlah itu meningkat pesat dari sebelumnya yang berhasil 763 orang.

Dari 1.391 ODP itu, kata dia, paling banyak terdapat di Kota Medan, lalu Deliserdang, Pematangsiantar, Asahan, Binjai dan Pakpak Bharat.

Untuk jumlah orang dengan status pasien dalam pengawasan (PDP) juga meningkat naik menjadi 53 dari sebelumnya 50 orang.

Sementara pasien positif COVID-19 juga bertambah enam atau bertambah orang dengan satu diterima. (AR)